Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.
Peran untuk melakukan vaksinasi secara langsung ke masyarakat akan lebih tepat jika dilakukan oleh orang yang memang ahli di bidang kesehatan misalnya Kemenkes.
Knowledge sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi information).
Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Basis etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi
Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Car artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.
Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.
The general public trauma from remarkable intelligence ‘powers’—Particularly military intelligence—permitting Charge of the general public sphere along with the political system hasn't completely disappeared yet. In a rustic which has seasoned 32 yrs of authoritarian from the Orde Baru (New Get) rule (1965-1998), the arrangement of all intelligence components in govt businesses and ministries continues to be an essential concern.
Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.
yaitu situs web operasi yang dilakukan untuk mendukung operasi-operasi taktis yang dilakukan dalam jangka waktu dan kegiatan tertentu, umumnya dilakukan oleh angkatan bersenjata dalam operasi operasi militernya.
Scientists are reminded that lots of the resources in this World wide web archive are copyrighted Which citations will have to credit the authors/creators and publishers with the functions. For steerage about compiling total citations check with Citing Most important Sources.
It lacked, even so, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil society, the draft submitted for discussion in parliament would have the exact same legitimacy as intelligence corporations and functions undertaken below authoritarian rule.
atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.
“The return” with the President’s whole Handle around BIN has introduced again Reminiscences and concerns with regards to the opportunity for ‘misuse’ of intelligence for the government’s political passions. Particularly in the midst of the present momentum from the Covid-19 pandemic, where by the President has the authority to consider fast, unpopular, and unexpected emergency political and coverage ways, such as the deployment of armed service and intelligence forces to aid initiatives to cope with the threat of the Covid-19 pandemic.
Sebagai badan administrasi dan dukungan kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan resmi di Amerika Serikat dan di luar negeri.